Oleh: patrickseko | Desember 22, 2008

NTT Kehilangan Roh Pendidikan

Sunda Kecil 50 Tahun Berlalu (3)

Oleh Damianus Ola dan Dion DB Putra

NTT punya kisah membanggakan di saat masih bersama Bali dan NTT bergabung dalam Propinsi Sunda Kecil, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dua bulan sebelum RA Kartini lahir, di Flores (Larantuka) sudah ada sekolah perempuan yang didirikan para suster OSF (Fransiskanes).

Dengan mengacu pada buku yang ditulisnya, Sejarah Persekolahan di Flores (Penerbit Ledalero, 2008), Romo Eduard Jebarus, Pr berkisah tentang kemajuan pendidikan kala itu. Perkembangan persekolahan kala itu dirintis Misi dan Zending karena disadari sekolah merupakan alat paling efektif untuk memajukan masyarakat dan menyebarkan agama (Katolik dan Protestan).

Bekerja sama dengan pemerintah (penjajah), Mizi dan Zending berhasil menancapkan tonggak bersejarah

pengembangan pendidikan kala itu dengan membentuk Organisasi Sekolah Katolik Roma Flores pada 1 Mei 1911. Disusul penandatanganan Flores-Soemba Regeling (1913 dan disempurnakan lagi tahun 1915) dan Timor Regeling (1916). Ketetapan-ketetapan itu antara lain mengatur soal subsidi pemerintah, hak dan kewajiban para pihak, pengawasan, dan sebagainya.

Sejak saat itu jumlah sekolah meningkat cepat dalam jenis dan jenjangnya. Tahun 1915, Misi mencatat ada 28 sekolah desa (SD), meningkat menjadi 298 SD pada tahun 1932 dengan jumlah guru 523 orang dan 26.377 murid.

Dengan menggunakan patokan Residen Timor AJL Couvreur (1 sekolah per 1.000 penduduk), jumlah SD di Flores semestinya 624. Meski baru terpenuhi sekitar 40 persen, namun sesuai data pemerintah (1938), Flores jauh lebih baik dibandingkan dengan Timor, Sumba, bahkan Bali dan NTB. Sebab perbandingan jumlah SD dengan penduduk saat itu, di Flores 1:2.800, Sumba- Sumbawa 1:3.000, Timor 1:3.600, Bali Utara 1:5.900, Bali Selatan 1:7.400, Lombok bahkan satu sekolah berbanding 11.200 penduduk.

Sempat merosot di tahun 1930-an, pekembangan pendidikan di NTT kembali bangkit pada masa-masa sesudah kemerdekaan. Dua dekade awal pasca- kemerdekaan, Mizi dan Sending “masih” amat menentukan jalannya persekolahan di NTT. NTT bahkan sudah memiliki sistem yang andal dalam hal persiapan tenaga guru, misalnya dengan berdirinya SGB (Sekolah Guru Bawah), SGA (Sekolah Guru Atas), SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Di sekolah-sekolah seperti ini, SDM guru benar-benar dipersiapkan dengan begitu fokus, soal kurikulum, soal paedagogik.

Harus diakui, sekolah-sekolah guru era itu merahim- lahirkan guru-guru yang berkualitas. Dan dari tempaan tangan guru-guru era itu, lahir generasi NTT yang berkibar di tingkat nasional. Sebut misal Drs. Frans Seda, ekonom berpengaruh yang beberapa kali menjabat sebagai menteri. Juga Prof. Dr. WZ Johannes, Prof Tobi Mutis, Dr. Goris Keraf dan masih banyak lagi anak-anak NTT yang punya nama. Berkat pendidikan dan pengajaran yang bermutu, anak-anak NTT tanpa kesulitan melanjutkan pendidikan di Jawa, bahkan ke negara-negara di Eropa.

Dengan tempaan guru yang keras bahkan rada kasar, lahir generasi-generari yang tidak hanya “berotak- berilmu”, tetapi juga berakhlak mulia; kondisi yang (hampir?) berbanding terbalik dengan situasi saat ini. Guru-guru tidak mengenal anak didiknya dengan baik. Begitu pun sebaliknya, anak-anak didik hanya menghormati guru-gurunya di sekolah. Bertemu guru di jalan, jangankan disalami, ditegur pun enggan. Berpapasan dengan orang yang lebih tua pun, anak- anak sekolah tak lagi peduli apakah perlu mengucapkan “permisi”, “selamat pagi” , “selamat sore” .

***
Orde Baru “memproduk kemajuan” dengan mendirikan begitu banyak sekolah. Intervensi pemerintah begitu kuat dengan urusan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan dana. Sekolah-sekolah swasta mulai goyah, bahkan mengalami disorientasi ketika pemerintah masuk mencampuri. Energi pendidikan dan pengajaran diarahkan sekuat-kuatnya untuk mencapai tingkat kelululusan mata pelajaran-mata pelajaran tertentu yang resmi ditentukan pemerintah pusat. Guru- guru yang berhadapan dengan anak didiknya selama bertahun-tahun, tidak diberikan kewenangan untuk menentukan kelulusan anak didiknya. Kelulusan anak didik ditentukan oleh pemeirntah yang tidak pernah sekalipun bertatap muka dengan anak didik di sekolah.

Romo Eduard mencatat beberapa hal terkait kemerosotan pendidikan di NTT. Pertama, kemerosotan pendidikan terjadi ketika pemerintah (pusat) mulai mengintervensi pengembangan pendidikan wilayah. Pendidikan bersifat sentralistik yang mengabaikan ciri khas, potensi dan kepentingan lokal. Pemerintah mengambil hampir semuanya peran lembaga swasta pemilik sekolah yang mempunyai kepentingan yang baik dan sah atas sekolah-sekolah yang didirikannya.

Kedua, para pelaku pendidikan kita masih “sakit struktur” dan “sakit disorientasi”, kreativitas mati, lemah inisiatif dan tidak ada kekhasan yang tampak. Sekolah-sekolah sebagai tempat persemaian, pertumbuhan dan kekuatan nilai-nilai (sekolah berlatar agama dan budaya) mengalami erosi nilai dan digerogoti “penyakit nasional” seperti korupsi, asal bapa senang, hipokrit, manipulasi dan tidak memiliki daya saing. Ibarat orang yang sepi di tengah keramaian, demikianlah paradoks dunia pendidikan di NTT; merosot di tengah-tengah kebijakan dan program peningkatan mutu pendidikan nasional.

Ketiga, sistem perbantuan yang diterapkan pemerintah nyatanya mengabaikan hak lembaga pendidikan swasta, melemahkan fungsi pengawasan yayasan, menyuburkan ketergantungan para pelaku pendidikan kepada pemerintah. Maka sekolah kemudian tidak lagi menjadi salah satu sumber penguat kebudayaan dan memberi ciri khas yang bermartabat, tetapi menjadi tempat dagang dan dituding sebagai penyebab kemerosotan nilai.

NTT telah kehilangan roh pendidikan. Nyaris kehilangan ciri khasnya. Perlu transformasi pendidikan dimana hal- hal ideal dari masa lalu dikembangkan dalam kemasan modern. Di titik ini, menurut Romo Eduard, pemerintah mutlak memback-up revitalisasi peran institusi-institusi swasta. Peraturan daerah, rasanya sangat urgen untuk mengakomodir peran dan hak swasta, mengakomodir ciri lokal dan nilai-nilai positif masa lalu. (habis)

Oleh: patrickseko | Desember 22, 2008

Curhat

KALI ini beta ingin berbagi tentang curhat. Curahan hati seorang anak muda yang terpilih memimpin wilayah subur tapi tak makmur. Kaya sumber daya alam, namun banyak kaum papa melarat. Di kampung anak muda itu, pertumbuhan ekonomi menjulang langit, tapi rakyat meringis karena busung lapar. Gizi buruk menderu-deru di tengah dolar yang terbang rendah.

Anak muda itu baru beberapa saat yang lalu menikmati jagung bose di beranda rumah besar Flobamora. Bersama kita merayakan Tahun Emas Nusa Tenggara Timur (NTT). Namanya H.M. Zainul Majdi, MA. Di kampung halamannya, anak muda itu populer disapa Tuan Guru Bajang. Dialah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dua hari lalu di Aula El Tari-Kupang menandatangi nota kesepakatan kerja sama Sunda Kecil bersama Gubernur NTT dan Bali. Dengan umur “baru” 36 tahun, Tuan Guru Bajang kini tercatat sebagai gubernur termuda di Indonesia. Dia juga dikenang sebagai ulama pertama yang terpilih menjadi gubernur melalui pilkada langsung.

Seperti kebanyakan orang muda, Tuan Guru Bajang yang dilantik menjadi Gubernur NTB 17 September 2008 bicara apa adanya. Langsung ke pokok soal. Seperti curhat-nya yang terungkap lugas di Dynasty Resort-Kuta, 10 Desember 2008 dalam forum diskusi 50 Tahun Sunda Kecil Berlalu.

Tuan Guru Bajang curhat tentang tambang emas dan tembaga PT Newmont Nusa Tenggara di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa. “Potensi sumber daya alam NTB luar biasa kaya. Pulau Sumbawa, misalnya, kaya dengan potensi pertambangan. Tapi hati-hati dengan tambang. Jangan mudah tergiur karena belum tentu manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Tuan Guru Bajang.

Menurut Tuan Guru, pendapatan PT Newmont Nusa Tenggara dalam setahun sekitar Rp 11 triliun. “Anda tahu berapa yang masuk ke NTB? Jumlahnya sekitar Rp 100 miliar. Berapa persen dari total pendapatan Newmont? Sangat kecil. Anggaplah ini curhat, saya kadang merasa kesal juga,” kata Gubernur Madji. “Mau bilang apa? Kontrak Karya dengan PT Newmont merupakan kewenangan pemerintah pusat,” tambah Madji yang sejak menjabat gubernur langsung menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBD. Kebiasaan lain gubernur muda itu adalah mendatangi para bupati/walikota untuk rapat kerja. Bukan menganut cara lama mengundang bupati/walikota rapat kerja di Mataram, ibukota Propinsi NTB.

Cucu ulama kharismatis di Lombok, Almagfurullah Syekh TGKH Zainuddin Abdul Majid atau dikenal dengan Tuan Guru Pancor itu juga curhat tentang manfaat langsung Newmont bagi masyarakat Sumbawa.

“Saya tanya kepada masyarakat sekitar tambang tentang manfaatnya. Apa jawab mereka? Sebutir telur pun tidak dibeli Newmont,” kata Tuan Guru Bajang mengutip pengakuan penduduk. Menurut Gubernur Madji, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manajemen tambang itu mendatangkan dari luar. Masyarakat sekitar tambang dinilai belum siap memenuhi kebutuhan pangan sesuai standar mereka.

“Saya balik tanya, bukankah Anda (Newmont) ikut bertanggung jawab membina penduduk? Tidak mungkin hal itu semata diserahkan kepada pemerintah daerah,” katanya. Kenyataan tersebut menggugah Madji membangun komitmen dengan para bupati di NTB untuk meninjau kembali izin pertambangan yang telah diterbitkan dan butuh prinsip kehati- hatian dalam mengeluarkan izin baru.

Bagi beta, curhat Gubernur Madji adalah kejujuran, sesuatu yang dibutuhkan dari para pemimpin. Sayang sekali, tidak banyak beranda ini.

Curhat Tuan Guru Bajang relevan dengan kondisi Flobamora hari ini. Flobamora yang bernafsu menggali tembaga dan emas. Menguras sebanyak-banyaknya demi uang. Boros dan murah menerbitkan perizinan. Malah banyak yang menguras diam- diam tanpa beban dan rasa bersalah.

Flobamora sudah menampakkan wajah buram melalui tambang marmer dan mangan. Tengoklah Reo. Tataplah bumi Timor Tengah Selatan. Apakah marhaen di sana menjadi lebih makmur-sentosa karena tambang? Kita lupa memeriksa salah langkah, keliru tindak. Bahkan takut sekadar mencurahkan rasa. Seorang sobat berkata, pengusaha tambang itu mirip politisi. Menebar janji di awal lalu mengingkarinya saat berkuasa. Apa kabar tambang emas Lembata? (dionbata@poskupang.co.id)

Oleh: patrickseko | Desember 22, 2008

Sehati Sesuara Bangun Olahraga NTT

Catatan Akhir Tahun Olahraga

Oleh Sipri Seko

TANTANGAN
terbesar bagi dunia olahraga NTT di awal tahun 2008 adalah persiapan menghadapi PON XVII 2008 di Kalimantan Timur. Prestasi delapan medali emas, empat perak dan empat perunggu yang direbut pada PON XVI 2004 lalu di Sumatera Selatan menjadi beban yang harus dihadapi.

Tak heran kalau kemudian para pelatih seperti George Hadjoh (kempo), Yusuf Naragale (tinju) dan Agus Petrusz (taekwondo) menginginkan agar pemusatan latihan dipercepat. Namun, ketiadaan dana di mana pada saat yang bersamaan NTT juga sedang melakukan pemilihan kepala daerah, membuat KONI Propinsi NTT tidak bisa berbuat banyak. Persiapan bermodalkan semangat, disiplin dan tekad untuk mengharumkan nama NTT di pentas olahraga nasional diakhiri dengan merebut tiga medali emas, empat perak dan enam perunggu.

Kalau ukurannya adalah prestasi PON XVI 2004, maka prestasi PON XVII 2008 ini jelas menurun. Tapi kalau ukurannya adalah persiapan dan kualifikasi atlet peserta, prestasi kali ini tetap disebut cukup membanggakan. Alasannya, lima perebut medali NTT pada PON XVI 2004, Oliva Sadi, Ferry Subnafeu, Kamilus Lero, Mansyur Yunus dan Yules Pulu, pindah ke Kalimantan Timur. Dua lainnya, Hermensen Ballo dan Morits Saubaki tidak ikut. Ketidakhadiran atlet-atlet unggulan ini tidak membuat nyali anak-anak NTT ciut. Dengan semangat dan disiplin tinggi, atlet-atlet NTT yang rata-rata berusia di bawah 23 tahun bisa membawa pulang prestasi.

Prestasi di PON XVII diikuti atlet-atlet NTT yang berlaga di Pekan Olahraga Cacat Nasional (Porcanas) XIII 2008. NTT meraup tiga medali emas, satu perak dan satu perunggu. Simplisius Padji Abe tampil spektakuler dengan merebut tiga medali emas. Medali perak oleh Maria Kolloh dan perunggu direbut Tanty Yosefa.

Dari perjalanan olahraga NTT di tahun 2008, ada beberapa catatan prestasi tingkat nasional dan dunia yang berhasil diraih. Dari cabang tinju, NTT tampil spektakuler dengan merebut empat medali emas dalam Kejurnas STE di Denpasar-Bali lewat Yanto Fallo, Deni Hitarihun, Atris Neolaka dan Abniel Daniel. Selain itu, atlet-atlet PPLP NTT juga meraih hasil membanggakan di kejurnas antar-PPLPdi Manado. Dan, yang terakhir adalah dikirimnya Atris Neolaka dan Robinson Djo ke kejuaraan dunia di China.

Dari cabang atletik, Afriana Paijo merebut dua medali perak pada kejuaraan atletik pelajar Asia Tenggara (Asean School Championship) ke-23 di Danang, Vietnam. Selain itu, Mery Paidjo menempati peringkat kedua dalam Hongkong Marathon 2008 bersama Niko Silla. Dari cabang Taekwondo, Dudy merebut medali emas dan Jasson Hornay medali perungu di kejuaraan dunia Korea Open 2008.

Dari kempo, Kabupaten Kupang mencatat hasil spektakuler dengan menjadi juara umum kejurnas kempo antar-kota di Jakarta bulan November lalu. Binaraga juga tidak ketinggalan menorehkan prestasinya, ketika atlet Belu, James Abanit merebut medali perunggu dalam kejuaraan Ade Rai Siswa Raga dan Body Fitnes 2008 di Balai Sarbini, Jakarta, Agustus lalu.

Federasi Karate Tradisional Indonesia (FKTI) NTT juga meraih juara umum Menpora Cup II 2008 di Wonogiri-Jawa Tengah. FKTI NTT merebut 16 medali emas, tujuh perak dan tujuh perunggu. Karateka Nagekeo menjadi pengumpul medali terbanyak, yakni 13 emas yang direbut Yoktan Taneo (4 emas), Sovia Taneo (5 emas), Marlin Safrudin (2 emas, 1 perak dan 1 perunggu) dan Leni Djafra (2 emas, 1 perak, 1 perunggu). Catatan prestasi-prestasi ini belum termasuk kejuaraan antar- pelajar, olahraga usia dini, porseni SMP, Popnas, olimpiade olahraga siswa dan lainnya.

Dari sisi sumber daya manusia, di tahun 2008, NTT mengalami kemajuan. Kalau pada PON lalu, paling tidak hanya empat orang NTT yang menjadi wasit, kali ini di PON XVII 2008, ada sebelas putra NTT yang menjadi wasit. David Radja (tinju) dan Ferdy Amatae (pencaksilat) malah menjadi ketua pertandingan di cabangnya. Ferdy Amatae, beberapa kali juga dikirim memimpin pertandingan di luar negeri. Ada juga wasit asal Ende, Hermino Mau yang menjadi wasit renang pada Asian Beach Game 2008 di Bali. Selain itu, pelatih atletik NTT, Frans Sales dan Soleman Natonis juga dipilih mendampingi atlet Indonesia ke luar negeri.

***
Lalu, apakah geliat olahraga NTT di tahun 2008 ini berjalan mulus? “Kalau saja kita sedikit prihatin dengan kondisi daerah dan berlatih atau mengurus olahraga tanpa pamrih, saya yakin NTT akan menjadi lumbung atlet di Indonesia.” Itu komentar dari mantan atlet tinju, Hermensen Bertolens Ballo, S.H.

Dari sisi pencapaian prestasi, dari semua keikutsertaan atlet-atlet NTT di kejuaraan tingkat nasional tidak semuanya berhasil. Di PON XVII, tinju yang ditargetkan meraih lebih dari dua medali emas, ternyata hanya membawa pulang satu. Pencaksilat yang dikoar-koarkan akan membawa pulang emas, ternyata gagal total, termasuk taekwondo yang meloloskan delapan atlet, namun hanya bisa merebut dua perunggu. Dari kejuaraan lainnya, seperti Popnas, kejurnas atletik, kejurnas atletik antar- PPLP dan lainnya, hampir semuanya belum memberikan hasil yang menggembirakan.

Lalu, apa faktor atau penyebab kegagalan itu? Selain dana, disiplin, kemauan, initeligensi atlet/pelatih dan kemampuan menyerap teknologi masih kurang. Ada atlet atau cabang yang latihannya keras, disiplin, terjadwal dan terprogram dengan baik, namun mereka masih kurang dalam pemahaman teknologi baik digital maupun forensik. Mereka hanya berlatih, berlatih dan terus berlatih tapi tidak pernah memperhitungkan kapan puncak performanya. Akibatnya, terkadang mereka habis- habisan hanya untuk latihan sehingga tak mampu berbuat banyak saat pertandingan.

Ada juga yang yang menguasai teknologi, namun kualitas, pengalaman dan inteleginsinya masih jauh di bawah. Ada yang memiliki dana yang cukup, namun tidak mempunyai program latihan sehingga terkesan hanya untuk menghabiskan dana. Namun, ada pula yang karena kemauan atau fanatisme untuk berprestasi masih sangat kurang.

Satu lagi masalah klasik yang terjadi dalam pembinaan olahraga di NTT adalah manajemen organisasi. Banyak pengurus hanya sekadar nebeng nama dalam struktur, namun tak tahu harus berbuat apa. Ada juga yang masih memanfaatkan olahraga untuk tunggangan politis. Yang memprihatinkan adalah mereka yang menjadikan olahraga di NTT sebagai tempat mencari nafkah sehingga tidak total ketika dana tidak ada.

Lalu, apa yang harus dilakukan di tahun 2009? Perhelatan politik masih akan memanas. Pemilihan anggota legislatif dan presiden akan menyita energi. Namun harus diingat bahwa akan ada pekan olahraga (POR) daratan. Daratan Timor akan digelar di Belu, Flores-Lembata di Sikka dan Sumba, Alor, Rote di Rote atau Alor. POR Daratan harus menjadi awal prestasi NTT. Atlet potensial harus dijaring sebanyak mungkin. Pembinaan harus lebih fokus. Cabang-cabang super prioritas harus lebih dimaksimalkan.

Dan, yang terpenting adalah ‘menekan’ pemerintah agar alokasi dana untuk olahraga dinaikkan. UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah mewajibkan adanya alokasi dana untuk olahraga. Untuk yang satu ini, tampaknya kita tak perlu khawatir. Drs. Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay adalah duet yang sangat paham tentang pembinaan olahraga di NTT. Bukankah kita harus ‘Sehati Sesuara Membangun NTT Baru? Salam Olahraga! *

Oleh: patrickseko | Desember 20, 2008

Pariwisata Terpadu, Sebatas Konsep?

50 Tahun Sunda Kecil Berlalu (2)

Oleh Damianus Ola dan Dion DB Putra

SECARA faktual pariwisata di tiga propinsi Sunda Kecil (Bali, NTB dan NTB) telah mengalami perkembangan dengan intensitas yang sangat bervariasi. Pariwisata Bali telah berkembang pesat dan sudah menjadi ikon pariwisata nasional.

Saat masih bergabung dalam Propinsi Sunda kecil, Bali, NTB dan NTT sama-sama mengandalkan sektor primer (pertanian). Namun kini, ekonomi Bali sudah dimotori industri pariwisata yang dengan cepat mengubah struktur ekonomi Bali dari agraris ke jasa (tersier). Peran sektor tersier saat ini begitu dominan.

Hanya dua tahun (2004) setelah dihantam teror bom, kata ekonom Universitas Udayana, Prof Dr. I Nyoman Irawan,

pariwisata Bali sudah mampu menyumbang PDRB 47,2 persen. Melesatnya perkembangan industri pariwisata dan menjadi leading sector di Bali, katanya, karena syarat untuk itu dipenuhi, yakni pertama, sektor primer, senkunder dan tersier sudah berkembang. Kedua, pariwisata didukung perusahaan-perusahaan kecil yang tersebar di seluruh daerah. Ketiga, sektor pariwisata tidak menimbulkan daerah kantong (enclave) dan keempat, tingginya permintaan dalam dan luar negeri terhadap sektor jasa pariwisata.

Sebaliknya sektor pariwisata NTB dan NTT masih berjalan tertatih-tatih dengan segala keterbatasannya. Menurut ekonom Universitas Mataram, Dr. Prayitno Basuki, MA, dibutuhkan grand design promotion untuk memajukan pariwisata di tiga “wilayah kembar”, Bali, NTB dan NTT. Kemajuan industri pariwisata Bali diyakini mampu menjadi gerbong untuk menarik dua saudaranya, NTB dan NTT. Indikator-indikator keberhasilan industri pariwisata Bali bisa dijadikan sebagai salah satu acuan sambil tetap memberi aksentuasi pada keunggulan-keunggulan tiap wilayah.

Kemajuan pariwisata sungguh mensyaratkan dukungan infrastruktur. Dr. Prayitno menyebut beberapa indikator infrastruktur pariwisata antara lain transportasi, akomodasi, informasi pariwisata dan teknologi pariwisata. Transportasi untuk mendukung kemajuan ekonomi-pariwisata Sunda Kecil mendapat perhatian serius dari forum seminar “50 Tahun Sunda Kecil Berlalu”.

Dengan mengutip data BPS 2008, Prayitno membeberkan kesenjangan infrastruktur transportasi di Bali, NTB dan NTT. Untuk transportasi darat, indikator kerapatan jalan di Bali mendekati Jawa sementara NTB dan NTT jauh tertinggal karena tingkat kerusakan jalan begitu tinggi. Pelabuhan laut di Bali berkinerja baik sementara dua saudara di sebelah timur baru 40-60 persen. Ketersediaan sarana transportasi air di NTB 0,4 persen sementara di NTT 0,8 persen. Demikian pula transportasi udara. Kinerja bandara Ngurah Rai (Denpasar), Selaparang (Mataram) dan El Tari berbeda bumi-langit. Pergerakan penumpang di Ngurah Rai mencapai 2,6 juta/tahun, Selaparang 600-750 ribu/tahun dan NTT masih di bawah 500 ribu/tahun.

Begitu juga akomodasi sebagai salah satu syarat penting bagi pengembangan pariwisata. Data BPS tahun 2008 yang dikutip Dr. Prayitno menyebutkan, Bali sudah memiliki 147 hotel berbintang (19.940 kamar) dan 1.419 hotel nonbintang (20.900 kamar). Sedangkan NTB baru mempunyai 32 hotel berbintang (2.020 kamar) dan 291 hotel nonbintang (3.496 kamar). NTT? Hanya ada enam hotel berbintang (260 kamar) dan 209 hotel nonbintang (3.093 kamar).

Baik transportasi, akomodasi, informasi, komunikasi, teknologi dan sektor-sektor terkait lainnya seperti kesehatan, kebersihan dan keamanan, sangat mempengaruhi kinerja pariwisata. Dr. Fred Benu menyebut Triple-T (Trasportation, Tellecommunication, Travel) yang mendeterminasi dinamika pembangunan suatu wilayah terlihat begitu jelas di Bali. Transportasi dan travel melecut keberhasilan pariwisata Bali meninggalkan NTB dan NTT.

***
Dengan kesenjangan tersebut, Dr. Prayitno menawarkan beberapa rekomendasi bagi pengembangan bersama pariwisata Bali-NTB-NTT secara terpadu. Pertama, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur pariwisata jangka menengah kawasan Nusa Tenggara (Sunda Kecil) didasarkan pada hasil kajian akademis yang profesional dan kompeten. Kedua, orientasi pada wisatawan nusantara. Dengan target perjalanan wisata dilakukan oleh 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia, maka diperoleh 45 juta perjalanan/tahun. Asumsi rata-rata belanja setiap perjalanan minimal Rp 2 juta maka akan terjadi peredaran uang mencapai Rp 90 triliun/tahun.

Ketiga, dibutuhkan kerja sama antar-kawasan wisata untuk kepentingan promosi (grand design promotion) dan pelayanan terhadap wisatawan. Keempat, meningkatkan dukungan pemerintah kabupaten/kota melalui politik kebijakan dan penganggaran yang pro- pariwisata. Kelima, pengembangan kapasitas dan produktivitas melalui pendidikan/pelatihan untuk menyiapkan SDM yang profesional di bidang pariwisata.

Prayitno juga menekankan begitu pentingnya akses jalan dan pengembangan sistem interkoneksi transportasi untuk memudahkan kunjungan wisatawan. Tidak hanya interkoneksi transportasi antar-wilayah Bali, NTB dan NTT tetapi koneksi transportasi di wilayah masing- masing propinsi, khususnya NTB dan NTT pun harus dibangun secara serius.

Di NTT, misalnya, begitu tiba di Bandara El Tari, wisatawan mestinya bisa langsung connect dengan flight ke kota-kota yang dituju seperti Ende, Labuan Bajo, Larantuka, Lembata dan lain-lain. Wisatawan yang ingin menikmati perjalanan melalui laut, juga mesti bisa segera ada alternatif menuju daerah-daerah wisata.

Sejauh ini, seperti juga disoroti dalam seminar 50 Tahun Sunda Kecil Berlalu, transportasi laut di NTT masih sangat memprihatinkan. PT ASDP yang melakukan pelayaran perintis mengoperasikan kapal-kapal tua yang masih jauh dari aspek kenyamanan dan keselamatan pelayaran. Kapal motor penyeberangan (KMP/feri) yang sudah “renta” yang mestinya hanya layak untuk lintas penyeberangan dengan jarak tempuh di bawah lima jam, dipaksa berlayar mengarungi laut Sawu dengan jarak tempuh belasan jam. Kapal-kapal Pelni yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di NTT pun belum intens dan tidak semua daerah potensi wisata disinggahi. Transportasi darat dari ibukota kabupaten/kecamatan ke lokasi-lokasi wisata potensial di pedalaman pun, harus diakui, masih compang- camping. Sarana pendukung di lokasi wisata seperti aspek sanitasi, sarana komunikasi, akomodasi dan lain- lain, juga masih jauh dari harapan. Tak kalah penting, masyarakat di sekitar obyek wisata pun harus dipersiapkan agar tidak hanya menjadi penonton yang cengar-cengir melihat para turis setengah telanjang. Harus ada rembesan ekonomis ke kantong warga di sekitar obyek wisata.

Butuh kerja keras bersama. Kerja besar. Kerja berat! Agar gagasan untuk mengembangkan bersama pariwisata Bali-NTB-NTT secara terpadu yang lahir dari diskusi sehari di Kuta-Bali, tidak hanya sebatas konsep. (bersambung)

Oleh: patrickseko | Desember 20, 2008

Dagang Cendana: Dari Tom Pires ke Tukiman

Oleh Julianus Akoit

SEORANG pengelana berkebangsaan Spanyol, Tom Pires, dalam kesempatan berkunjung ke Semenanjung Malaka dan Pulau Timor, awal abad 14, sempat menulis sebuah catatan dalam buku hariannya sebagai berikut: “Saya menyebut Pulau Timor sebagai ‘Suma Oriental’. Hutan dan gunung-gunung di Pulau Timor ditutupi pohon cendana. Pedagang-pedagang bangsa Melayu mengatakan Tuhan menciptakan Pulau Timor untuk kayu cendana dan Pulau Banda untuk pala, sedangkan Maluku untuk cengkeh dan barang-barang dagangan lainnya. Ini tidak dikenal di lain tempat kecuali di tempat yang disebut tadi.”

Bukan hanya Tom Pires saja yang terkagum-kagum akan keharuman pohon cendana. Ada juga seorang Kapitan (Panglima Perang) Portugis mengirim surat tertanggal 6 Januari 1514 kepada Raja Manuel di Lisboa (Portugal). Dalam surat kepada rajanya, ia menjelaskan rasa kagumnya yang luar biasa tentang Pulau Timor, sebagai pulau penghasil kayu cendana, madu dan lilin. Dan masih banyak lagi laporan lainnya tentang Pulau Timor sebagai penghasil kayu cendana.

Laporan dan ceritera para pedagang ini mendorong Raja Spanyol dan Portugis serta Belanda mengirim ratusan armada kapal dagangnya ke Semenanjung Malaka (Sumatera), Jawa, Maluku, Pulau Banda dan Pulau Timor untuk membeli rempah-rempah seperti cengkeh, pala, kayu cendana, gaharu, madu, lilin dan sebagainya. Dan ini berlangsung selama hampir 700 tahun. Sebelumnya, para pedagang Cina, India serta Arab sudah mendahului datang ke Malaka dan Timor pada awal abad 12 untuk mencari cendana dan barang dagangan lainnya.

Di Timor sendiri ada 6 bandar (pelabuhan) dari total 12 bandar di NTT, yang sibuk menerima kedatangan kapal-kapal dagang untuk mengangkut kayu cendana, lilin, madu, gaharu dan sebagainya. Enam bandar itu adalah Kupang (Tenau), Sulamu (Pariti), Lifau, Mena, Batugade dan Manatuto.

Dari dagang cendana selama berabad-abad lamanya ini, kelak Timor disebut dengan nama Nusa Cendana alias pulau penghasil cendana. Ada juga pohon cendana yang tumbuh di beberapa pulau sekitar seperti di Alor, Sumba, sebagian Flores Timur dan Kepulauan Solor serta Lembata. Meski demikian populasi pohon cendana di Timor lebih besar ketimbang di beberapa pulau sekitar. Begitu pula penghargaan (bahkan penghormatan) terhadap pohon cendana oleh orang Timor melebihi perlakuan orang Alor, Sumba dan Flores terhadap tanaman ini.

Mengapa demikian? Di Timor, lebih khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), pohon cendana dianggap semacam tanaman dewa. Dan karena itu tanaman ini hanya dikuasai oleh Usif (Tuan Raja). Para pembantu raja seperti amaf dan tobe serta rakyat harus melindungi tanaman ini seperti melindungi seorang anak dewa. Raja pun membuat aturan adat (banu) yang isinya melindungi tanaman pohon cendana. Jika merontokkan daun cendana atau melukai batang pohon cendana saja, akan dikenakan denda beberapa ekor sapi, babi, beberapa keping uang perak bergambar Ratu Wihelmina dari Belanda serta beberapa galon sopi (miras lokal, Red). Sanksi lebih berat lagi jika tanaman ini terbakar api dan dicuri. Selama masa pemerintahan para raja, Pulau Timor benar-benar menjadi surga bagi habitat pohon cendana.

Perlindungan dan penguasaan pohon cendana oleh kekuasaan tradisional para raja Timor beralih kepada pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 1986 Tentang Cendana. Inti perda ini yaitu semua tanaman cendana adalah milik pemerintah. Hasil penjualan cendana oleh rakyat, harus dibagi dua. Yaitu 80 persen untuk pemerintah setempat dan 20 persen untuk pemilik rakyat (pemilik kayu). Meskipun kayu cendana itu ditebang dari hutan milik suku maupun ladangnya sendiri, tetap hasil jualnya dibagi dua kepada pemerintah, yaitu 80 persen untuk pemerintah dan 20 persen atau sisanya bagi rakyat. Dinas Kehutanan menjadi ‘kaki tangan’ pemerintah untuk mengendalikan dagang cendana. Penebangan hingga penjualan harus sepengetahuan dinas ini. Jika dilanggar, warga ditangkap dan dijebloskan ke penjara setempat.

Perda Nomor 16 Tahun 1986 ini menimbulkan perlawanan dan protes di mana-mana. Rakyat secara diam-diam menjual bukan kepada pemerintah tetapi kepada pihak swasta (pengusaha) dengan harga lebih signifikan. Pencurian dan penyelundupan cendana marak di mana-mana. Untuk mengatasi ini, pemerintah menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 1996. Perda ini membuka ‘kran’ sebesar-besarnya bagi rakyat untuk ‘memiliki’ pohon cendana. Meski demikian, kendali dagang kayu cendana masih tetap di tangan Dinas Kehutanan setempat. Rakyat boleh menguasai kayu cendana sebanyak-banyaknya, namun tetap dijual kepada pemerintah melalui Dinas Kehutanan dengan harga Rp 1.500/kg. Padahal di pasar ‘gelap’ atau bila dijual kepada pengusaha, harganya mencapai Rp 15.000/kg hingga Rp 30.000/kg. Perda Nomor 2 Tahun 1996 ini, kelak dikenal dengan istilah ‘Program Pemutihan Cendana’.

Program ‘Pemutihan Cendana’ ini menimbulkan histeria di mana-mana. Anak sekolah, ibu rumah tangga, pria dewasa hingga pengusaha bermobil beramai-ramai masuk hutan memburu pohon cendana. “Setiap malam ratusan truk masuk hutan dan bukit di desa mengangkut kayu cendana. Bila malam hari, tampak sinar lampu mobil berseliweran di punggung bukit dan jalan-jalan sempit di hutan seperti ratusan cahaya kunang-kunang. Saya sempat melihat sendiri, seorang pengusaha besar dari Jakarta, tanpa malu-malu datang dengan helikopternya ke SoE, Kabupaten TTS untuk mengangkut kayu cendana,” jelas Ampera Seke Selan, S.H, seorang tokoh pemuda dari Kabupaten TTS.

Stok kayu cendana yang melimpah mendorong berdirinya pabrik minyak cendana oleh PT. Tropica Oil dan pabrik pembuatan cendera mata dari kayu cendana oleh CV. Horas di Kupang. Minyak cendana diekspor ke Singapura, Hongkong, Cina, Taiwan, Amerika, Perancis, Jerman dan Inggris. Begitu pula cendera mata berupa patung religius dari kayu cendana, kipas angin, pulpen cendana, gantungan kunci, tasbih, rosario, gelang, piring bertuliskan huruf Arab, kotak perhiasan, diekspor ke manca negara. Ekspor kayu cendana dalam berbagai bentuk hingga minyaknya meraup devisa bagi negara hingga $2,5 juta pada tahun 1980-an. Kemudian menurun menjadi $ 2.500 pada tahun 1990-an. Lalu kemudian lenyap sama sekali hingga sekarang seiring dengan lenyapnya pohon cendana dari hutan-hutan Pulau Timor.

Hanya dalam rentang waktu 12 tahun, kayu cendana pun musnah dari hutan di Pulau Timor akibat ‘Program Pemutihan Cendana’ ini. Sekarang pohon cendana menjadi tanaman langka. Pemerintah pun buru-buru membudidayakan pohon cendana. Namun upaya pembudidayaan pohon cendana kini ditanggapi dingin oleh rakyat sendiri. “Pasalnya rakyat masih trauma terhadap sikap monopoli dagang cendana yang dikendalikan langsung oleh pemerintah. Dulu kayu cendana disebut orang Timor dengan istilah haumeni atau kayu harum. Tapi sekarang orang Timor menyebut dengan istilah haumalasi atau kayu perkara. Kenapa? Karena dulu banyak rakyat yang ditangkap polisi dan tentara karena diam-diam menjual kayu cendana di pasar gelap, tidak menjual kepada pemerintah,” kata Ampera Seke Selan.

Dua hari yang lalu, saya dibuat tertegun ketika menjelajahi dunia maya (internet). Sebuah situs dagang dari sebuah komunitas pengusaha di Provinsi Jawa Timur, memuat iklan di situsnya. Iklan itu menawarkan penjualan biji pohon cendana yang siap untuk disemai. Satu biji dijual seharga Rp 10.000,00. Dalam iklannya ditambahkan keterangan yang berbunyi: biji cendana berkualitas dari NTT.

Hati ini benar-benar dibuat sakit. Kenapa bukan orang Timor yang menjual biji cendana siap tanam, yang nota bene adalah ‘nenek moyang’ pohon cendana itu? Anda bayangkan saja, satu pohon cendana usia dewasa memproduksi 5.000 biji hingga 10.000 biji setiap tahun. Mari kita ‘berhitung dagang’ dengan mengambil rata-rata 7.000 biji cendana dari satu pohon yang berhasil disortir dari kumpulan biji berkualitas. Itu berarti 7.000 biji x Rp 10.000 x 1 tahun = Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta) per pohon per tahun. Bila seorang petani memiliki 100 pohon cendana dalam satu hektar lahannya itu berarti setiap tahun ia memanen duit sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar). Pohon cendana mulai menghasilkan biji ketika usia 4 tahun. Usia produksi pohon cendana sampai 60 tahun bahkan lebih. Silahkan Anda hitung sendiri berapa duit yang dihasilkan? Itu baru dari hasil berdagang biji cendana.

Di situs lainnya, dilaporkan Universitas Gajah Mada meluncurkan program Cendana Untuk Biaya Pendidikan. Sebuah desa di Kaki Gunung Kidul, Provinsi D.I. Jogyakarta, petani setempat, Tukiman dan kawan-kawannya, beramai-ramai menanam cendana untuk investasi biaya pendidikan. Program ini mendapat pendampingan dari para mahasiswa UGM. Harga satu pohon cendana dewasa usia 20 tahun dengan lebar teras 30 centimeter di pasar dunia sekarang senilai Rp 80 juta. Jika petani yang baru menikah menanam 100 pohon cendana dalam satu hektar, maka dalam 20 tahun ke depan, ketika anaknya sudah besar, ia memanen duit sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar). Uang ini bisa digunakan Tukiman untuk biaya kuliah anaknya di Fakultas Kedokteran dan masih sisa banyak. Jika di desa itu ada 30 petani saja yang mengusahakan bisnis cendana ini, maka akan ada duit yang berputar senilai Rp 240 miliar. Sama besar dengan jatah alokasi DAU Kabupaten TTU Tahun 2007 lalu.

Dari gambaran ini, mestinya rakyat NTT lebih khusus orang Timor, termotivasi untuk menanam kembali cendana sebagai investasi biaya pendidikan anak di perguruan tinggi. Untuk mewujudkan mimpi ini, perlu dihidupkan lagi aturan adat (banu) yang melindungi tanaman cendana, didukung peraturan desa (perdes) bahkan peraturan daerah untuk pengembangbiakan tanaman cendana. Dinas Kehutanan setempat mesti melihat ini sebagai program yang menjanjikan. Perlu juga dirancang regulasi seputar kewenangan menjual dan membeli cendana tidak atas dasar monopoli. Jika upaya ini dilakukan penuh semangat, tekun dan bekerja keras, maka saya bayangkan 20 tahun atau lebih nanti, bukan hanya Tukiman saja tetapi juga Si Kefi Lelan, Nubatonis, Banunaek, Oematan, Nope, Kono, Kolo, Tnesi, Anin dari pedalaman Timor yang miskin dan gersang, bisa punya duit banyak dari cendana untuk menyekolahkan anaknya di Fakultas Kedokteran, Universitas Nusa Cendana Kupang. Semoga mimpi ini jadi nyata. *

Oleh: patrickseko | Desember 19, 2008

Bali…,Tengoklah Kedua Adikmu

50 Tahun Sunda Kecil Berlalu (1)

Oleh Damianus Ola dan Dion DB Putra

PROPINSI Nusa Tenggata Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali adalah tiga saudara kembar. Lahir dari rahim yang sama; Propinsi Administratif Sunda Kecil (PP 21/1950). Kini, tiga kembaran itu sudah matang dewasa. Berusia emas, 50 tahun, sejak berpisah 1958 (UU 64/1958) untuk mandiri, membangun rumah tangganya sendiri.

Setengah abad berlalu tentu banyak yang berubah. Bali, si “sulung” tampil kaya penuh pesona sementara dua “adiknya”, NTB dan “si bungsu”, NTT belum bisa tampil “perlente” seperti saudaranya itu. NTB dan NTB masih ketinggalan. Hampir dalam segala bidang!

Di tahun 2005, misalnya, Bali sudah melaju dengan pendapatan perkapita di atas Rp 10 juta sementara NTB masih Rp 6,1 juta dan NTT tertinggal di Rp 3,4 juta. Angka kemiskinan di NTT, kata Gubernur Frans Lebu Raya, mencapai 27, 58 persen dari 4.448.873 jiwa penduduk (2007). Angka kematian ibu mencapai 554/1.000 kelahiran, gizi kurang mencapai 19 persen dan gizi buruk 4 persen. “PDRB didominasi sektor pertanian yakni 41,22 persen. Bisa dibayangkan bagaimana laju perekonomian di NTT. Tapi NTT punya potensi yang bisa dikembangkan untuk mengatasi semua persoalan itu,” kata Lebu Raya.

NTB “sedikit lebih baik” dari NTT. Seperti dibeberkan Dr. Fred Benu yang mengutip World Food Programme (2005), potret kemiskinan tiga saudara kembar ini begitu berbeda. Bali hanya 7,74 persen penduduk di bawah garis kemiskinan, sementara dua saudaranya masih jauh di bawah, NTB 27,8 persen dan NTT 28,8 persen.

Gubernur NTB, HM Zainul Majdi mengatakan, indeks pembangunan manusia (IPM) di NTB masih rendah. Angka kematian bayi 81/1.000 kelahiran hidup. Dengan penduduk sebanyak 4.292.491 jiwa, rata-rata lama sekolah baru 6,7 tahun (NTT 6,2 tahun) dan angka melek huruf masih rendah. Tapi daya beli sudah 623,9 di atas rata-rata nasional 621,3. Sementara PDRD, sama dengan NTT, yakni mengandalkan sektor pertanian.

Itulah sekilas sosok tiga saudara kembar itu. Ada mitos. Konon, karena Bali adalah Pulau Dewata (pulaunya para dewa) maka dia lebih beruntung. Daya tariknya luar biasa. Sedangkan NTB= Nanti Tuhan Bantu dan NTT= Nanti Tuhan Tolong. Atau NTB, Nasib Tidak Beruntung dan NTT= Nasib Tidak Tentu. Percaya atau tidak tetapi kenyataan setelah 50 tahun berlalu, memang seperti demikian adanya.

Menurut Wakil Pemimpin Kompas, Rikard Bagun, persoalan tiga saudara kembar, Bali-NTB-NTT adalah bagaimana mengubah mitos itu menjadi etos. Dan etos, dalam konteks saudara kembar, merahimkan solidaritas, rasa senasib seperjuangan. Maka Bali, “sulung yang bernasib untung” mestilah menengok kedua adiknya, NTB dan NTT yang masih tertatih-tatih di belakang.

Bali, sapa Gubernur Lebu Raya, bukan lagi “kakak” untuk dua adiknya, NTB dan NTT, tetapi ibu yang pasti merasa iba melihat nasib dua anak kembarnya yang kurang beruntung. Sapaan senada dilontarkan Gubernur Majdi.

Sejak 1985-2006, beber Prof. Dr. I Nyoman Erawan, kondisi ekonomi Bali, NTB dan NTT begitu senjang (lihat tabel). NTT makin ketinggalan dibanding Bali dan NTB. Bali, meski sempat “ambruk” akibat teror bom 2002 lalu, namun segera bangkit dan tetap melesat meninggalkan dua saudaranya.

***
Lahir gagasan perlu segera menggalang pengembangan pariwisata terpadu Bali-NTB-NTT agar tiga saudara kembar itu kembali bergandengan tangan, berjalan beriringan bersama. Gubernur Lebu Raya menyambut gembira gagasan itu dan menyebutnya sebagai “Kerja Sama Sunda Kecil”. Gubernur Majdi memang sedang berbenah. Kawasan Pantai Putri Mandalika di Lombok, misalnya, segera dikembangkan menjadi kawasan wisata berkelas dunia. Pembangunan Bandara Internasional Lombok, juga on progress.

Disadari “regionalisasi” pengembangan pariwisata bukan pekerjaan mudah. Lebu Raya dan sejawatnya, Majdi mengingatkan bahwa dibutuhkan gerakan bersama untuk mempengaruhi political will pemerintah pusat karena dalam rencana tata ruang nasional (PP 26/2008), Bali “dipisahkan” dari dua kembarannya, NTB dan NTT.

“Di PLN misalnya, hanya ada istilah ‘listrik Jawa-Bali’. NTB yang dekat saja tidak disebut, apalagi NTT,” kata Lebu Raya memberi contoh.

Gubernur Majdi menyebut pengembangan terpadu pariwisata itu sebagai “Pengembangan Kawasan Tenggara” . “Persoalannya ialah bagaimana agar Bali bisa masuk dalam kawasan itu. Kita harapkan agar Bali mau sama-sama kalau NTB dan NTT sudah sama-sama petakan prioritas yang kita kembangkan,” katanya.

Memang, ada kendala regulasi pusat. Tetapi membangun bersama dalam semangat kawasan, sepanjang itu masih dalam konteks NKRI, tidak melawan aturan manapun. Sebab, bagaimanapun sebuah kawasan dengan kesamaan potensi, perlu secara kreatif mengembangkannya demi kemajuan bersama. Gubernur Majdi, misalnya, menyebut Golden Triangle, destinasi wisata utama dunia yaitu Bali di sebelah barat, Pulau Komodo di timur dan Tanah Toraja di utara.

Kepala Bappeda NTT, Ir. Beny Ndoenboei pun melihat bahwa pariwisata adalah simpul paling kuat bagi kemajuan kawasan Sunda Kecil. “Pariwisata itu kekuatan besar, tidak hanya untuk Sunda Kecil, tapi dunia,” katanya.

Adalah Dr. Prayitno Basuki dari Universitas Mataram dan Djesna Winada (Ketua PWI Cabang Bali) yang mengingatkan NTT dan NTB agar jangan sampai latah. Boleh fokus pariwisata (sektor tersier) tetapi sektor primer (pertanian) harus diperkokoh terlebih dahulu. “Sektor primer kuat baru ke tersier. Saya kira ini (pertanian, Red) kekuatan utama NTT dan NTB,” katanya.

Dr. Fred Benu menawarkan konsep pengembangan pariwisata Sunda Kecil dengan menggabungkan pesona pertanian dan pariwisata yaitu agro-tourism. Benu juga mengingatkan bahwa regionalisasi ekonomi Bali-NTB- NTT berdasarkan potensi dan persebaran sumber daya.

Gagasan pengembangan pariwisata terpadu tersebut mesti diikuti langkah-langkah konkrit tiap propinsi, khususnya NTB dan NTT. Dukungan kebijakan dan anggaran harus pro-pariwisata. Dr. Prayitno punya contoh kasus: yakni Kabupaten Lombok Barat yang PAD dari sektor pariwisata mencapai Rp 18 miliar/tahun hanya mengalokasi Rp 2 miliar/tahun untuk anggaran pariwisata. Nah, bagaimana dengan kita di NTT? (bersambung)

Oleh: patrickseko | Desember 16, 2008

Menyikapi Penurunan Harga Premium

Oleh Sipri Seko

KRISIS ekonomi global yang melanda dunia berdampak luas pada semua sendi kehidupan masyarakat. Tak terkecuali di Indonesia, imbas dari krisis global meluas ke semua lapisan masyarakat. Bahkan, telah diprediksi bahwa di tahun 2009 nanti, akan terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran yang angkanya mencapai ribuan orang.

Berbagai strategi kemudian dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi hal ini. Dan, salah satu yang paling terasa adalah penurunan harga premium dan solar. Di bulan Desember ini saja, terhitung sudah dua kali pemerintah menurunkan harga premium dan solar.

Menurut pemerintah, penurunan harga premium yang berlaku mulai 15 Desember 2008 itu disebabkan adanya anomali, yakni harga produk lebih rendah dibandingkan minyak mentah. Anomali tersebut merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk menurunkan harga premium.

Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, pemerintah akan terus mencermati apakah kecenderungan anomali harga premium tersebut berlanjut atau tidak. Harga produk premium di pasar Singapura tercatat lebih rendah 1-2 dolar dibandingkan harga minyak mentahnya. Padahal, biasanya harga premium lebih tinggi di atas 10 dolar AS dibandingkan harga minyak mentah.

Sebagai masyarakat kebanyakan, penurunan harga premium dan solar ini merupakan berita gembira. Krisis energi yang melanda masyarakat masyarakat sedikit mulai teratasi. Harga barang pun akan terjangkau. Termasuk di dalamnya penurunan tarif angkutan penumpang dan barang.

Bagaimana menyikapi penurunan harga premium ini? Penurunan ini harus diikuti dengan pengawasan di lapangan. Penurunan harga premium juga harus berdampak pada harga pasaran. Kalau biasanya menjelang hari raya keagamaan seperti natal, tahun baru atau idul fitri, harga barang di pasaran cenderung naik dengan alasan telah terjadi kenaikan bahan bakar minyak (BBM), untuk saat ini harus diawasi dengan seksama.

Menurunkan harga barang tentu tidak mudah atau tidak bisa dilakukan. Tapi, pengawasan untuk menstabilkan atau agar pengusaha/penjual tidak seenaknya memainkan harga harus dilakukan dengan ketat. Artinya, tidak ada alasan lagi bagi pelaku pasar untuk menaikkan harga barang dengan dalih telah terjadi perubahan/kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar atau kenaikan harga BBM.

Untuk diketahui, faktor yang menentukan harga BBM adalah harga minyak mentah dan produknya, kurs rupiah terhadap dolar AS, APBN, daya beli masyarakat dan sektor riil. Faktor-faktor ini merupakan dasar penentuan harga barang. Artinya, harga barang dan angkutan tidak bisa naik seenaknya kalau faktor-faktor di atas berjalan stabil.

Menjadi persoalan adalah ketika masyarakat tidak disiapkan untuk menyambut perubahan-perubahan ini. Artinya, masyarakat harus diberi tahu, apa yang musti dilakukan untuk menyikapi penurunan harga premium dan solar ini. Sektor riil, industri rumah tangga dan lainnya harus dihidupkan lagi. Maksudnya adalah, ketika ancaman PHK menghantui, masyarakat sudah siap untuk menghadapinya. Untuk sektor industri, seharusnya ini merupakan kesempatan untuk menyehatkan usahanya. Jangan dulu berpikir tentang PHK tetapi bagaimana memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan daya produksinya.

Ada memang banyak pandangan dengan penurunan harga premium dan solar ini. Ada yang mengatakan sudah seharusnya demikian, namun ada pula yang mengatakan bahwa itu merupakan upaya politis pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mencari popularitas. Pernyataan terakhir dibantah keras oleh Partai Demokrat pengusung SBY.

Apa pun dalihnya, penurunan harga premium dan solar ini harus disikapi dengan tepat. Ketika dunia dilanda krisis ekonomi global, masyarakat kecil memang harus diperkuat. Kalau ada yang melihatnya secara politis, itu adalah haknya. Namun yang harus disikapi adalah kenyataan bahwa premium dan solar telah diturunkan harganya.

Untuk itu, satu harapan yang ditujukan kepada pemerintah adalah melakukan pengawasan pasar dengan ketat. Para spekulan yang mencoba menimbun BBM agar terkesan langka, harus ditindak tegas. Penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan tarif angkutan pun harus segera dilakukan. *

Oleh: patrickseko | Desember 16, 2008

PERUT

Pernah menghitung kebutuhan perutmu
Sehari, seminggu, sebulan, setahun?

GUGATAN itu lahir di Kuta. Menyeruak di antara riuh suara hujan dan Bali yang agak dingin di awal Desember. Pertengahan pekan lalu. Gugatan kecil setelah seharian letih berdiskusi tentang Sunda Kecil yang telah berlalu 50 tahun. Bicara lepas tak jauh dari kolam renang Santika di mana sekelompok bule asyik berendam menjelang senja.

Sungguh mati beta tersentak. Bahkan malu karena memang jarang menghitung kebutuhan isi perut. Bahkan sekadar untuk tempo seminggu. Abang Rikard Bagun, wakil Pemimpin Redaksi Kompas yang ‘mengugat’ senja itu tersenyum simpul. Lalu terbahak menyadari betapa beta hanya mampu mengangguk setuju.

Berceritalah Rikard tentang bumi Latin Amerika. Negeri yang telah berulang dikunjunginya. Negeri yang digandrungi sobat Jannes Eudes Wawa, Yos Naiobe, Hardi Himan, Faisal Mapawa, Pieter Fomeni. Gandrung Latin Amerika karena sepakbolanya yang memukau miliaran orang sejagat. Mungkin termasuk tuan dan puan bukan?

Tapi Rikard tidak bicara soal bola. Dia bercerita tentang inspirasi dari kampung Fernando Lugo, mantan uskup yang sejak 15 Agustus 2008 menjadi Presiden Paraguay. Rikard mewawancarai Lugo sehari menjelang pelantikan jadi presiden, 14 Agustus 2008. “Dua minggu saya di kampung halaman Lugo,” katanya.

Apa yang menarik? Bukan tentang Lugo yang menanggalkan jubah uskup demi kursi presiden. Hampir semua orang sudah tahu soal itu. Rikard terpikat program “menghitung kebutuhan perut” dalam setahun. Inilah gerakan konkret di kebanyakan negara Amerika Latin sekarang guna meminimalisir jerit kaum papa yang kelaparan saban tahun. Jerit tangis itu mesti dijawab dengan langkah nyata yakni menciptakan kedaulatan pangan dalam rumah tangga! Maka kebutuhan perut seisi rumah mutlak dikalkuasikan dengan sungguh-sungguh.

Sebagai contoh keluarga Ronaldo Digodago dengan tiga anak. Berarti jumlah keluarga inti Digodago lima orang. Makanan pokok mereka ubi kayu (singkong), pisang dan jagung. Digodago perlu menghitung kebutuhan keluarganya dalam setahun atau 365 hari. Untuk menu singkong (sehari 3 kali makan), misalnya, keluarga Digodago menghabiskan dua rumpun dengan jumlah umbi 5-7. Kebutuhan keluarga Digodago akan ubi kayu 2 x 365 = 730 pohon. Jumlah inilah yang harus ditanam Digodago di ladang agar berdaulat atas pangan singkong yang kaya karbohidrat itu dalam setahun. Kebutuhan akan pisang, jagung, sorgum, padi dan lain-lain juga dikalkulasikan sehingga orientasi utama setiap rumah tangga petani menghasilkan pangan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Kelebihannya baru dilempar ke pasar. Para petani pun dirangsang kesadarannya lewat pertanyaan sederhana. Siapa menanam, tanam di mana, bagaimana menanam, mengapa harus menanam, untuk apa menanam ubi kayu, pisang, jagung, padi, sayur-sayuran?

Tanam di mana merupakan perkara rumit. Dijawab Lugo dan sejumlah pemimpin negara Amerika Latin dengan menata ulang kepemilikan tanah (landreform). Pemimpin Latin Amerika seperti Fernando Lugo (Paraguay), Evo Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brasil), Hugo Chavez (Venezuela) kerapkali menegaskan bahwa Tanah adalah Ibu, sumber kehidupan. Bagaimana mungkin petani hidup jika tanah dikuasai tuan tanah atau orang-orang berduit. Jika mereka sekadar penggarap dengan upah minim?

***
TANAH adalah Ibu. Tanah sumber kehidupan. Rasanya tidak asing di beranda rumah ini. Rumah Flobamora yang baru saja membahas NTT Food Summit selama dua hari dengan salah satu rekomendasi menciptakan Desa Mandiri Pangan di bumi tenggara Indonesia.

Desa Mandiri Pangan. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan dan bagaimana memulainya? Beta tahu banyak ahli pertanian yang lebih cakap menghitung. Menghitung kebutuhan isi perut? Ilmu ekonomi pertanian telah lama mengajarkan itu. Jauh sebelum Lugo bergerak, Morales dan Chavez berteriak dan bertindak. Ilmu menghitung itu meluap-luap di ruang kuliah Flobamora.

Flobamora tidak kekurangan pakar dan praktisi pertanian. Flobamora jua tak kekurangan warta kelaparan. Nestapa itu masih nyaring terdengar hingga Lelogama, Paga, Watuneso, Reo, Talibura, Bola, Konga, Baranusa, Wewewa.

Tanah adalah Ibu. Sumber kehidupan. Masih adakah lahan di desa milik petani? Jadi teringat seorang sobat petani berdasi. Berhektar-hektar luas lahannya. Lahan tidur. Lahan tak tergarap. Semoga rekomendasi NTT Food Summit 2008 tidak berhenti di meja seminar, berakhir di dalam ruang rapat koordinasi. Selamat datang Desa Mandiri Pangan! (dionbata@poskupang.co.id)

Oleh: patrickseko | Desember 13, 2008

Menyentuh Namun Belum Menggigit

Oleh Sipri Seko


TANGGAL 20 Desember 2008 nanti akan ada tiga propinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dulu tergabung dalam Propinsi Sunda Kecil memasuki usianya yang ke-50. Ada banyak aspek yang direfleksi. Ada banyak masalah dan prestasi yang direnungi. Sudahkah, Bali, NTB dan NTT mencapai masa keemasan sama seperti usia emasnya?

Hermensen Ballo (tinju) dan George Hadjoh (kempo) adalah dua dari banyak mantan atlet NTT yang di eranya adalah yang terbaik. Terbaik bukan saja di NTT, tapi di Indonesia bahkan di level internasional. Sebagai mantan atlet, mereka mengartikan kata emas sebagai pengakuan tertinggi dari sebuah prestasi. Tak heran kalau mereka melihat usia emas NTT seharusnya dihiasai dengan gelimang prestasi di bidang olahraga.

Bukan potensi dan kenangan prestasi masa lalu yang mereka soroti, namun pola pembinaan. Ada benang merah yang belum terurai dengan sempurna. Program olahraga yang ditelorkan pemerintah belum sinergi dengan pengurus cabang olahraga. Di saat pengurus cabang olahraga kesulitan dana, pemerintah melalui program olahraga usia dini, Porseni SMP, Popnas, Pomnas dan lainnya yang bergelimang dana tak berpikir tentang prestasi tapi hanya kesuksesan proyek.

“Pertanyaan dari saya, sudahkah Ordini, Porseni SMP, Popnas dan Pomnas memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan prestasi olahraga NTT? Bandingkan saja dana yang dikucurkan dengan prestasi yang diinginkan atau dicita- citakan. Yang saya lihat dana proyek yang menjadi target utama dan bukan out put akhir atau peningkatan prestasi yang menjadi tujuan utama para pelaku proyek,” cetus George Hadjoh.

Pertanyaan ini muncul sebagai akibat dari samar-samarnya prestasi yang diraih pada level nasional sebagai puncak perhelatan olahraga di Indonesia. Padahal, penyaringan atlet lewat kejuaraan-kejuaraan tersebut dimulai dari tingkat kota/kabupaten sampai propinsi. Hal ini berbeda dengan kempo misalnya, dimana untuk level nasional selama delapan tahun anak-anak usia dini dan remaja menguasai arena nasional, meski dengan dana yang sangat minim.

Di manakah kendala yang dihadapi? Bisa saja karena sistem pembiayaan yang jelas tidak disertai pembinaan dan pelatihan yang tersistem. Koordinasi dan sinergi pembinaan yang belum dibangun. Akibatnya, pembinaan yang dilakukan hanya sedikit menyentuh namun tidak menggigit.

***
DUNIA olahraga NTT dikejurkan dengan keputusan Pemerintah Propinsi NTT untuk meniadakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dispora, yang propinsi lain sedang berlomba-lomba untuk mendirikannya, justru dimerger ke dinas pendidikan.

Hal ini sangat disesali oleh pelaku olahraga di NTT. Ada kesan, para pengambil keputusan tidak pernah tahu urgensi keberadaan dispora bagi pembinaan pemuda dan olahraga.

Tak terkecuali dengan staf Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora), Drs. Thobias Tubulau. Ia tak habis pikir dengan keputusan ini. “Dispora NTT adalah perintis keberadaan dispora di Indonesia. Keputusan untuk merger patut disesali, karena dan bantuan untuk pembinaan dari pusat akan makin berkurang,” ujarnya.

Asal tahu saja, UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang cukup bagi pembinaan olahraga. Perintah undang-undang tersebut harus dilaksanakan oleh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) khusus sebagai pengelola dana pemerintah. Status dispora yang turun menjadi bidang olahraga tak punya cukup kewenangan untuk mengelola alokasi dana yang besar. Artinya, meski nantinya ada alokasi dana untuk olahraga, namun nilainya akan kecil. Padahal, pembinaan olahraga membutuhkan dana yang sangat besar.

Sarana dan Prasarana
Pernyataan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya bahwa pemerintah sudah mengalokasikan Rp 1,5 miliar untuk rehab permukaan Stadion Oepoi, Kupang, adalah berita gembira. Keluhan tentang rendahnya kualitas sarana prasarana olahraga di NTT sedikit demi sedikit mulai diatasi. Ada harapan, setelah Stadion Oepoi akan dilanjutkan dengan sarana lainnya.

Kebutuhan sarana dan prasarana terutama tempat latihan memang masih menjadi masalah di NTT. Untuk stadion, sudah dibangun di Manggarai, Kalabahi dan Belu sementara untuk gedung olahraga (GOR) baru satu, yakni di Kupang. Tak heran kalau biasanya lebih dari empat cabang olahraga harus bergantian berlatih di satu tempat. Namun, minimnya alokasi dana pemeliharaan menyebabkan stadion atau gedung serba guna yang dibangun dengan dana yang sangat besar menjadi rusak bahkan mubazir karena tidak dimanfaatkan.

Lalu apa yang harus direfleksi di usia yang ke-50 ini? “Mencapai prestasi yang besar tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun para pengambil keputusan harus berani mengambil kebijakan yang ekstrim sekalipun. Saya contohkan, kalau misalnya mau memajukan sepakbola, belilah satu klub divisi utama dengan home base di Kupang, maka sepakbola NTT akan maju, demikian juga dengan cabang olahraga yang lain,” ujar kandidat doktor olahraga dari Universitas Negeri Surabaya, Johni Lumba, S.Pd, M.Pd.

Terpilihnya Drs. Frans Lebu Raya dan Ir. Esthon Foenay, M.Si sebagai Gubenur dan Wakil Gubernur NTT adalah berita gembira bagi dunia olahraga. Frans Lebu Raya adalah jebolan guru olahraga, Wakil Ketua Umum I KONI, Ketua Pengprop PSSI dan juga Ketua Pengprop PBSI. Esthon Feonay adalah Ketua Harian KONI dan Ketua Pengprop Perkemi NTT. Artinya, keduanya sudah sangat paham dan tahu carut marut pembinaan dan prestasi olahraga di NTT.

Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tapi jangan kita bebankan kepada Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay. Para pelaku olahraga seperti George Hadjoh dan Hermensen Ballo harus mempertahankan pendapat bahwa dana minim bukan berarti prestasi rendah. Dengan dana minim, sarana prasarana apa adanya, atlet- atlet NTT akan mampu membuat nama Bumi Flobamora mengharum di Indonesia bahkan dunia. **

Oleh: patrickseko | Desember 13, 2008

Kampungku, Mengapa Lapar…

Oleh Benny Dasman

NUSA Tenggara Timur (NTT), kampungku. Usianya 50 tahun. Orang luar, pun orang dalam, selalu membaptisnya dengan ‘nama’ baru. Banyak. Mulai dari Nasib Tidak Tentu, Nasib Tergantung Tindakan hingga Nanti Tuhan Tolong. Masih banyak lagi. Tergantung dari angle mana orang melihatnya. Orang yang berurusan dengan ‘sinyal’ bisa saja membaptisnya dengan nama Nanti Telkomsel Tolong. Macam-macam lagi.

Hari Rabu (21/10/2008) lalu, ketika menghadiri pelantikan Kepala BKKBN NTT, Drs. Suyono Hadinoto, M.Sc, menggantikan G Soter Parera, S.H, MPA, di Aula El Tari-Kupang, saya mendengar nama baptisan baru lagi. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, menyebutnya dengan lantang. NTT, Propinsi Batu Bertanah. “Orang luar yang menyebut nama ini. Mengapa tidak ‘tanah berbatu,’ tapi ‘batu bertanah.’ Mungkin mereka lihat di Kupang ini banyak batu karang,” ujar Gubernur Frans mereka-reka alasannya.

NTT, apa pun plesetannya, baptisannya, kata Gubernur Frans Lebu Raya, masyarakat di daerah ini tak perlu berkecil hati. Kepala tetap tegak. Aula El Tari saat itu hening. Tak ada yang bereaksi. Apalagi memrotes. Semua ‘kesengsem’ mengamininya. “Anggaplah ‘nama baru’ itu sebagai pelecut agar kita bekerja lebih giat lagi. Menjalankan tugas panggilan sebagai pelayanan masyarakat dengan lebih sempurna lagi. Sesuai harapan masyarakat dan kita semua. Stigma-stigma itu, terutama stigma kemiskinan harus dihapus,” kata Gubernur Frans ketika memulai sambutan.

Satu demi satu di hadapan para koleganya, Gubernur Frans menguraikan delapan program strategis yang dioperasionalkannya selama lima tahun menakhodai ‘Kapal NTT’. Pertama, pemantapan kualitas pendidikan. Kedua, pembangunan kesehatan. Ketiga, pembangunan ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur. Kelima, pembenahan sistem hukum dan keadilan. Keenam, konsolidasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketujuh, peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan anak dan partisipasi pemuda. Kedelapan, agenda khusus yang meliputi penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, kepulauan, dan penanggulangan bencana.

Tatkala menguraikan program strategis ketiga tentang pembangunan ekonomi, Gubernur Frans Lebu Raya, mengemukakan obsesinya menjadikan NTT sebagai propinsi jagung. Jagungisasi. Mengubah ‘Batu Bertanah’ menjadi ‘Batu Berdaun (Jagung). Program ‘rakasasa’ yang kini sedang digalakkan. Pupuknya ‘Anggur Merah.’

***
TAHUN 70-an, ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, saya menghafal betul jawaban ketika ditanya tentang makanan pokok orang NTT. Jawabannya, jagung. Guru membenarkannya. Ditanya juga makanan pokok orang Irian dan Maluku. Saya menjawab, sagu. Juga benar.

Kalau pertanyaan yang sama ditanyakan lagi kepada para siswa SD di kampungku saat ini, jawabannya pasti berbeda yaitu nasi atau beras. Bukan jagung. Mereka tidak salah. Sebab, pada zamannya mereka tidak lagi merasakan nikmatnya rebok (jagung yang ditumbuk setelah digoreng). Juga jojong (tepung jagung yang dikukus menggunakan bambu). Jika ‘tolakannya’ ikan teri atau ipung, terasa nikmat.

Menurut Rosegrant (1997), partisipasi konsumsi beras penduduk Indonesia dewasa ini mencapai 96,87 persen. Selama ini ketahanan pangan bangsa ini selalu diukur dari berapa jumlah produksi dan stok beras yang dikuasai pemerintah. Kebijakan ‘berasosisasi’ menyebabkan kearifan pangan lokal tercerabut. Konsumsi sagu, umbi-umbian (hipere), jagung, thiwul, telah beralih ke beras. Yang terjadi kemudian adalah kasus-kasus kelaparan kerap terjadi di NTT. Ikutannya busung lapar, gizi buruk. Meradang setiap tahun.

Saya sudah tinggalkan rebok, sombu, koil (gaplek), beralih mengonsumsi beras. Orangtua di kampung pun tidak memroduksinya lagi. Sebuah kesalahan fatal. Betapa tidak, untuk mengubah pola konsumsi pangan penduduk, kembali lagi ke non beras, paling tidak membutuhkan waktu satu generasi.

Kini, konsumsi sumber energi karbohidrat penduduk NTT dan Indonesia umumnya yang terfokus pada beras mengakibatkan tekanan yang sangat berat terhadap produksi beras dalam negeri. Akibatnya, kedaulatan pangan negeri ini selalu dikorbankan.

Setiap tahun pemerintah selalu mengulang kebijakan impor beras. Alasannya klasik, stok yang dikuasai oleh Perum Bulog tidak dalam posisi aman. Sesuai rekomendasi Badan Pangan Dunia (FAO), cadangan beras pemerintah yang ideal sebesar 2,5-3,5 persen dari total konsumsi suatu negara. Untuk ukuran Indonesia angka itu identik dengan stok beras sebesar 800 ribu hingga 1,2 juta ton.

Agar ketahanan pangan nasional kokoh, maka pemerintah harus berusaha dengan serius dalam menegakkan kedaulatan pangan, utamanya beras. Menurut Angka Ramalan III Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi tahun 2007 lalu mencapai 57,07 juta ton gabah kering giling (GKG), atau meningkat 4,76 persen dibanding 2006.

Meskipun belum didukung penelitian empiris, diduga peningkatan produksi ini dipicu oleh insentif harga jual gabah/beras yang memadai sehingga petani lebih bergairah menanam padi. Banyak petani yang menyampaikan pada penulis, bahwa harga jual gabah/beras yang sangat menggairahkan membuat mereka nekat menanam padi pada musim tanam III meskipun biaya eskploitasi pompa air untuk irigasi cukup tinggi.

Oleh karena itu pemerintah harus menjaga momentum swasembada beras berkelanjutan (sustainable self sufficiency) dengan berbagai kebijakan yang mendukung. Antara lain dengan membangun berbagai sarana infrastruktur pra panen maupun pasca panen, seperti perbaikan jaringan irigasi, silo penyimpanan, mesin pengering, pemasaran, dan akses permodalan bagi petani.

Untuk menjaga jatuhnya harga jual saat panen raya seperti yang mulai dirasakan beberapa hari terakhir ini, Perum Bulog harus segera menjemput bola dengan melakukan pembelian langsung ke petani. Tentunya tak ada alasan lagi prognosa pengadaan gabah/beras tak tercapai kalau kecepatan gerak Bulog dalam pembelian gabah petani tidak selamban gerak octopus. Perlu diingat oleh Bulog, bahwa panen musim rendengan ini menempati porsi 65 persen dari panenan tahun berjalan.

Mencontohi Idola
Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Propinsi NTT di Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Kamis (30/10/2008) lalu merupakan titik balik sejarah. Saat itu, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mulai mengkampanyekan pengembangan tanaman jagung di NTT. Para bupati/walikota se-NTT telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mendukung gebrakan Gubernur NTT menjadikan NTT sebagai propinsi jagung. Memulai secara perlahan mengubah pola konsumsi beras ke makanan non beras.

Tak hanya MoU yang ditandatangani, HPS Sikka juga melahirkan ‘Deklarasi Maumere’ untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan di NTT. Suatu tekad untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dengan melakukan penganekaragaman konsumsi pangan secara regional maupun nasional secara berkelanjutan. Kini, konsumsi beras penduduk versi hasil koordinasi Menko Perekonomian sebesar 139,15 kg/kapita/tahun. Angka tersebut sama dengan konsumsi rakyat Jepang 35 tahun lalu. Saat ini konsumsi mereka hanya 60 kg/kapita/tahun.

Menurut perhitungan matematis sederhana, jika kita mampu menurunkan angka konsumsi beras nasional menjadi 125 kg/kapita/tahun saja, maka kita dapat menghemat tidak kurang dari 3 juta ton beras per tahun. Belum lagi jika kita mampu menyelamatkan kehilangan pasca panen yang angkanya secara nasional masih di atas 12 persen, maka bukan mustahil Indonesia akan menjadi negara eksportir beras!

Operasional ‘Deklarasi Maumere’ perlu dikawal hingga ke pelosok desa. Sebab NTT sangat kaya varian bahan makanan sumber karbohidrat, seperti ubi jalar, jagung, singkong, ketela, hermada, kentang, pisang, dan umbi-umbian lainnya. Peluang terbuka bagi para ahli kuliner dan teknologi pangan untuk dapat menyajikan sumber pangan alternatif tersebut sejajar dengan beras. Jika semua itu sudah dapat dilaksanakan, maka masalah beras tidak akan selalu menjadi lingkaran setan.

Kita juga sangat paham bahwa masyarakat NTT merupakan masyarakat paternalistik. Sangat mudah mencontohi sesuatu yang dilakukan oleh sosok idola (patron). Pada HPS di Sikka, semua pejabat yang hadir, termasuk Gubernur Frans Lebu Raya, Wagub Ir. Esthon Foenay, M.Si, para bupati/walikota ramai-ramai menikmati hidangan snack berupa jagung rebus, singkong rebus, jagung rebus. Kampanye yang dilakukan para idola ini kiranya diteruskan hingga tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, RT/RW. Sebab, yang sering terjadi selama ini, seremonial peluncuran sebuah program sangat marak, meriah, namun operasionalnya di lapangan mati hidup. Hasilnya ‘melarat.’ Apalagi kalau sang patronnya duduk di belakang meja. Berkotbah makan jagung, tetapi hidangan di mejanya roti dan keju.

Mengubah pola konsumsi dari beras ke makanan non beras dapat menghemat ribuan ton terigu dan devisa jutaan dolar AS. Artinya, kita berhasil mengubah ‘batu bertanah’ menjadi ‘batu berdaun jagung, singkong, ketela, kentang, pisang’ dan sebagainya menjadi primadona. Mengapa tidak! *

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.